Perwali Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan


Perka LKPP No.14 Tahun 2012
Peraturan ini menggantikan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 sebagai petunjuk teknis bagi Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perka LKPP No.13 Tahun 2012
Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam tata cara pengumuman RUP.
Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP No.2 Tahun 2010
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pegadaan secara Elektronik
Perka LKPP No.5 Tahun 2012
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Surat Edaran Walikota Balikpapan No. 600/111/Bang.III/2012
Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 600/111/Bang.III/2012 Tanggal 25 April Perihal Pengumuman Lelang Melalui LPSE Nasional.
Perka LKPP No.5 Tahun 2011
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Perwali Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Balikpapan
Perwali Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kota Balikpapan
Perka LKPP No.7 Tahun 2011
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Lampiran dan Penjelasan
Perka LKPP No.18 Tahun 2012
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang eTendering. Peraturan ini menggantikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara eTendering.
UU No.11 Tahun 2008
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik